Arsip tag Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH, KESEMPATAN KERJA, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK (Oleh: Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos)

10 Okt

OTONOMI DAERAH, KESEMPATAN KERJA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK

 

Oleh:

Dr. Taufiq Ramdani, M.Sos

      Latar Belakang

Memasuki era otonomi daerah, dimana status kependudukan yang terkait dengan status kedaerahan seseorang dipertanyakan “keasliannya” (putra daerah-non putra daerah), maka muncullah suatu kompleksitas ketenagakerjaan tersendiri. Setiap ada penawaran lapangan kerja khususnya dalam penjaringan pegawai sipil daerah, maka beredar anggapan bahwa status kedaerahan seseorang (putra daerah – nonputra daerah) menjadi salah satu faktor penentu tersendiri dalam pertimbangan kelulusan seseorang dalam proses penjaringan. Permasalah lanjutan yang muncul dari kompleksitas tersebut adalah pengaruhnya terhadap arus mobilitas penduduk (dalam hal ini pencari kerja). Setiap orang bila hendak mencari kerja dalam lapangan tenaga kerja negeri sipil, maka ia akan mempertimbangkan untuk kembali ke daerah asalnya, sebab hal tersebut terkait dengan peluang yang dilahirkan dari perkembangan birokrasi di era otonomi daerah ini.

Persoalan ketenagakerjaan yang muncul dari berbagai kebijakan di era otonomi daerah ini secara tidak langsung memberi andil yang cukup signifikan terhadap gerak penduduk ke daerah asalnya ataupun Gerakan Kembali Ke Desa (GKD). Pencari lapangan kerja berbondong-bondong kembali ke daerah atau desa asalnya karena terkait dengan peluang kerja yang pada tahap selanjutnya memunculkan persoalan mobilitas penduduk. Bahkan, pencari kerja pada lulusan tingkat kesarjanaan yang dulunya seringkali menjatuhkan pilihan tujuan mobilitas adalah daerah perkotaan, atau paling tidak dia enggan kembali ke daerah asalnya kini mulai tersetting oleh “aturan main” ketenagakerjaan di era otonomi daerah ini, bahwa peluang lebih besar di daerah asal.

Mobilitas penduduk memang terkait erat dengan persoalan lapangan kerja, ketersediaan lembaga pendidikan formal, serta tingkat kesejahteraan yang berhubungan dengan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga variabel tersebut di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketika seseorang hendak meningkatkan derajat ekonominya, maka ia akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap produktif untuk tujuannya tersebut. Orang tersebut akan melakukan pergerakan domisili (mobilitas penduduk) guna mencari lapangan kerja di daerah lain yang diduga berpotensi optimal, atau mencari daerah penyanggah atau penyedia lembaga pendidikan yang dapat mengantarnya ke jenjang lapangan kerja, atau mencari daerah yang kaya akan sumber daya alam untuk peningkatan standar upah dan kualitas hidup. Jadi kedua variabel (Lembaga Pendidikan Formal dan Sumber Daya Alam) tersebut sama-sama dapat diarahkan oleh seseorang ke sektor lapangan kerja.

Kompleksitas lain yang ditimbulkan oleh mobilitas penduduk di berbagai wilayah yang didorong oleh prospek kesempatan kerja dalam era otonomi daerah yaitu rehomogenitas komunitas penduduk daerah tersebut. Heterogenitas penduduk suatu daerah karena adanya mobilitas penduduk terkait dengan terbukanya kesempatan kerja tanpa melihat keaslian status domisili di era praotonomi daerah dapat akan segera berbalik kembali. Demikian bahwa persoalan lapangan kerja di era otonomi daerah ini melahirkan kompleksitas pergerakan penduduk yaitu kembalinya pencari kerja ke daerah asal.

Dalam kerangka struktural, persoalan lapangan kerja yang berarti terkait dengan sektor ekonomi, dalam banyak kasus seringkali melatarbelakangi proses mobilitas penduduk yang umumnya terjadi dalam konteks urbanisasi. Namun dengan kehadiran era otonomi daerah, persoalan lapangan kerja tidak lagi mempola mobilitas penduduk dalam konteks urbanisasi semata namun lebih pada pengertian kembali ke daerah asal.

Berangkat dari alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup relefan untuk dikatakan bahwa persoalan tenaga kerja dalam era otonomi daerah ini dapat memompa lebih cepat pertumbuhan penduduk di desa-desa.

Pencari kerja di sektor swasta bisa saja tidak terpengaruh oleh kebijakan tentang penerimaan tenaga kerja negeri sipil yang berkembang di era otonomi daerah ini, sebab secara umum, sektor swasta tidak tersetting untuk merubah kebijakan penerimaan perkerja dengan pertimbangan status daerah asal pelamar namun lebih pada pertimbangan skill/keahlian, namun sedikit tidak juga terkondisikan oleh perkembangan tersebut.

Persoalan lanjutan yang ditimbulkan oleh kompleksitas kesempatan kerja di era otonomi daerah adalah keterpurukan pencari kerja / tenaga kerja daerah marginal dari investasi, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Dampak lanjutan dari situasi ini adalah kian meningkatnya mobilitas tenaga kerja ke luar negeri (migrasi)[1] seperti TKI. Menjadi TKI ke luar negera pada akhirnya menjadi pilihan utama terakhir guna mengatasi sempitnya lapangan kerja lokal-nasional dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.

Dalam pandangan Raveinstein, keputusan melakukan migrasi tidak lepas dari pengaruh sekeliling sang migran terutama keluarga, namun tidak dapat dinafikan pula bahwa daya tarik daerah tujuan (sentripetal) dan daya dorong daerah asal (sentrifugal) berada pada urutan terpenting dalam realitas pergerakan penduduk/tenaga kerja sementara ini. Keterpurukan kondisi ekonomi daerah asal, rendahnya gerak investasi yang berakibat pada sempitnya lapangan kerja dan lambatnya perputaran roda ekonomi, atau persaingan yang tinggi dalam bursa lapangan kerja karena tuntutan tingkat pendidikan dan keterampilan menjadi daya dorong (sentrifugal) tersendiri bagi pencari kerja di daerah-daerah marginal. Gerak mereka untuk mencari kerja ke daerah lain terkendala oleh prospek lapangan kerja yang ditimbulkan oleh penonjolan status kependudukan atau keterkaitan (keaslian) dengan daerah tujuan. Kesulitan besar akan dihadapi oleh daerah-daerah marginal yang tidak memiliki kemampun untuk memproduksi lapangan kerja yang cukup untuk penduduknya, sementara daerah tersebut mengahadapi gelombang kedatangan kembali penduduknya yang bertubi-tubi di era otonomi daerah ini.

Berbagai daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah ini berlomba-lomba untuk mengimpelentasikan semacam keberpihakan pada putra daerah sebagai “pembalasan” atas kebijakan praotonomi daerah yang mengimpor pegawai-pegawai negeri / pekerja ke daerah-daerah. Kini bahkan untuk suatu kedudukan kepegawaian di sektor birokrat seperti menjadi seorang bupati atau walikota harus memiliki keterkaitan dengan istilah “putra daerah”. Realitas tersebut memang implementasi dari keberpihakan pada nasib putra daerah, bahwa masih banyak penduduk lokal yang mampu menduduki suatu kedudukan dalam bursa lapangan kerja dan mereka juga membutuhkan pengakuan dan penempatan tersebut.

Mobilitas penduduk yang timbul sebagai dampak dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan di era otonomi daerah ini memiliki corak tertentu. Bahwa mobilitas penduduk terjadi di masa-masa penjaringan pegawai negeri, dan penduduk yang melakukan mobilitas tersebut sesungguhnya hanya kembali ke daerah asalnya, sehingga gerak ini dapat pula diamati sebagai Gerakan Kembali Ke Desa (GKD).

 

      Rumusan Masalah:

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah berikut ini:

  1. Sejauhmana kompleksitas peluang kerja yang ditimbulkan di era otonomi daerah mempengaruhi mobilitas penduduk ?
  2. Pembenahan apa yang perlu dilakukan guna menetralisir pengaruh negatif dari mobilitas penduduk yang bergerak sebagai akibat dari kompleksitas peluang tenaga kerja di era otonomi daerah ?

 

 

PEMBAHASAN

A. Peluang Kerja di Era Otonomi Daerah dan Mobilitas Penduduk

Peluang kerja tidak terlepas dari orientasi kebijakan politik, sosial-udaya, ekonomi (pembangunan). Begitu peluang kerja terinterpensi oleh muatan politis atau ideologi tertentu, dimisalkan ideologi kapitalis atau komunis, maka orang yang memiliki hubungan struktural ataupun kulural dengan ideologi tersebut tentunya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan lapangan kerja yang tersedia dibandingkan “pihak luar” yang berposisi antagonis terhadap ideologi tersebut atau paling tidak ia dalam status out group. Di sinilah sistem kerja konsep in group dan out gorup bekerja. In Group merupakan kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya, kelompok sosial dalam hal ini terkait dengan kesukuan, etnisitas, putra daerah-non putra daerah. Sedangkan out group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan atau berbeda dengan in-group-nya (Soekanto, 2002: 123).

Maka, analisis teoritis terhadap bagaimana keterkaitan orientasi kebijakan penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini dengan kesempatan kerja serta dampaknya terhadap mobilitas penduduk tentunya dapat dipahami dari proposisi tersebut di atas.

Status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah) melahirkan dikotomi tak berimbang dalam bursa penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini, sehingga melahirkan semacam stratifikasi terkait dengan status pengakuan. Non putra daerah akan menjadi kelas kedua, dan putra daerah akan menjadi kelas pertama (kompleksitas superioritas dan imperioritas).

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut di atas, bahwa kelas yang merasa teralokasi sebagai kelas imperior atau kelas kedua akan mencari pengakuan untuk mengatasi rasa imperiornya ke daerah lain yang tentunya ke daerah sendiri atau daerah asal. Maka mobilitas penduduk menjadi pilihan dan alternatif yang tak terhindarkan dari kasus tersebut di atas. Banyak orang tentu akan merasa memiliki kepercayaan diri untuk tampil sebagai pencari kerja di daerahnya sendiri ketika status kedaerahan disorot dalam bursa lapangan kerja di daerah lain. Maka dampaknya daerah marginal yang tidak memiliki kemampuan memadai untuk memproduksi dan menyediakan lapangan kerja bagi gelombang mobilitas penduduk yang kembali ke daerah asalnya akan menghadapi situasi yang sangat sulit, seperti peningkatan jumlah pengangguran pada tingkat usia produktif. Terkait dengan situasi penyebabnya, maka pengangguran yang muncul sebagai akibat dari kompleksitas alokasi peluang kerja di era otonomi daerah ini dapat digolongkan ke dalam pengangguran struktural yang terkait juga dengan jenis pengangguran lainnya. Adapun jenis pengangguran bila dilihat dari penyebab terjadinya, maka tipe pengangguran dapat digolongkan ke dalam 8 jenis berikut:

  1. Pengangguran Konjungtural: pengangguran yang timbul karena “penurunan kegiatan ekonomi”. Pengangguran ini terjadi di dunia pada tahun 1929 dan 1982. Karena resesi ekonomi, sedangkan tampak nyatai di Indonesia pada tahun 1997 yang hingga awal tahun 1999 belum tampak mereda samapi saat ini sebagai dampak dari krisis moneter yang disulut oleh adanya musim kemarau berkepanjangan yang merupakan dampak ‘el-nino’, yang menyebabkan kegiatan ekonomi menurun.
  2. Pengangguran Struktural: pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi, misalnya dari struktur ekonomi agraris ke struktur industri akan menimbulkan pengangguran yang cukup banyak. Perubahan struktur semacam itu memerlukan jenis ketrampilan yang berbeda. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri akan menjadi penganggur.
  3. Pengangguran Friksional: pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan yang sementara sifatnya, misalnya karena kesulitan ketemunya fihak pencari kerja dan pencari tenaga kerja, umumnya disebankan oleh faktor kesenjangan komunikasi dan lokasi.
  4. Pengangguran Musiman: pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.
  5. Pengangguran Teknologi: pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan pada teknologi produksi sehingga menggantikan tenaga manusia, atau membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru yang terampil dan mampu untuk mengoperasikan teknologi tersebut.
  6. Pengangguran Muda: adalah suatu keadaan di mana para pemuda terkena proses pengangguran sebagai akibat dari usianya yang muda sehingga belum ada pengalaman kerja dan ditolak dalam penjaringan tenaga kerja.
  7. Pengangguran Keterbelakangan Kulural: pengangguran jenis ini diakibatkan oleh faktor antropologi budaya yang menghambat laju pembangunan..
  8. Pengangguran Isolasi Geografis: Jenis pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah yang terpencil ataupun seolah-olah terisolasi dari daerah lain yang lebih maju kegiatan ekonominya. Karena jauh dari kegiatan ekonomi maka lowongan kerja pun sangat terbatas, kadangkala bahkan tidak ada kegiatan ekonomi yang berarti.

 

Pada level pemegang kebijakan ketenagakerjaan, andil mereka terhadap kompleksitas mobilitas penduduk di era tonomi daerah adalah pada saat mereka tersetting untuk memberi kesan keberpihakan pada putra daerah di bursa lapangan kerja. Maka, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanpun akan diwarnai oleh motivasi tersebut yaitu keberpihakan pada putra daerah. Analisis praktisnya adalah ketika di tingkat elit bursa kerja seperti penjaringan kepala daerah (bupati), begitu sang bupati merasa terselamatkan oleh status kedaerahannya dalam proses penjaringan dan pemilihan, tentunya ia akan memiliki kepentingan dan semacam hutang budi untuk bekerja dan membuat kebijakan yang menghargai status kedaerahan tersebut. Maka sekali lagi, non putra daerah akan merasa tersingkirkan dan pada akhirnya akan memilih menyingkir dan melakukan mobilitas domisili (mobilitas penduduk).

Mobilitas penduduk bila tersetting untuk hanya bergerak ke arah tertentu tanpa mepertimbangkan alokasi lapangan kerja yang tersedia, yang tentunya terkait dengan ketersediaan kekayaan alam, investasi, jumlah penduduk, lembaga pendidikan, pusat dan kegiatan perdagangan, maka akan berakibat pada munculkan kesenjangan kualitas daerah dan perkembangan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit serta ditunjang dengan kualitas pendidikan dan penduduk yang cukup tinggi tentunya akan jauh meninggalkan daerah lain yang berkondisi sebaliknya. Maka dari realitas tersebut dikhawatirkan akan lahirkan semacam kecemburuan antar daerah yang berujung terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Ekslufisme kesukuan bila mempengaruhi sistem penjaringan tenaga kerja akan melahirkan iklim tidak sehat dalam lingkungan kerja dan kemunikasi antar wilayah, sebab setiap orang akan mengidentifikasi orang lain dan dirinya sendiri dengan simbol kesukuan (putra daerah-non putra daerah), pada akhirnya iklim kerja (struktural dan kultural) akan terpengaruh dalam pola dikotomi tersebut.

Mobilitas penduduk terutama pada pola migrasi dan urbanisasi memang oleh beberapa penulis seperti Astrid P. Susanto, dikaji dalam dataran sebagai dampak-dampak lain non peluang kerja di daerah yang memudian melahirkan pola tersebut di atas. Astrid memaparkan mobilitas penduduk dari dampak berikut:

  1. Kemiskinan yang makin mencekam yang dihubungkan dengan sistem nilai masyarakat
  2. Nilai sosial budaya suatu masyarakat yang dapat berubah karena desakan ekonomi yang terlalu parah, sehingga lahirlah urbanisasi; urbanisasi akan lebih maju dengan tersedianya kesempatan kerja di kota dan makin meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan sebagai akibat (positif) pembangunan.
  3. Urbanisasi bagi kota sendiri mengakibatkan beberapa masalah sosial-ekonomi-budaya yang baru seperti: pertumbuhan nilai sosial, menurunya kualitas kebersihan kota dan kesehatan, meningkatnya bahaya kebakaran dan lain-lain, hal ini diakibatkan oleh peningkatan penduduk per km  per segi di kota-kota (Astrid, 1984: 19).

Kini, kompleksitas yang melahirkan pola mobilitas penduduk adalah situasi terbalik dari yang diuraikan oleh Astri tersebut di atas. Saat ini mobilitas penduduk lebih berpola pada bentuk Gerakan Kembali ke Desa (daerah asal), dan penyebabkan tidak bertumpu pada persoalan perubahan nilai budaya karena desakan ekonomi semata, atau karena desakan ekonomi kemiskinan langsung,  tetapi lebih karena masalah kesempatan kerja yang tersetting oleh kebijakan pro putra daerah di era otonomi daerah ini.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penduduk Indonesia secara absolut jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1970 jumlahnya 119 juta lebih berdasarkan sensus 1971, kemudian naik lagi menjadi 147, 5 juta berdasarkan sensus 1990. Selanjutnya diperkirakan pada tahun 2005 ini penduduk Indonesia akan meningkat lagi menjadi 230 juta lebih (Sarmito, 1987: 28). Bila diamati dengan realitas real di lapangan secara seksama maka pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tersebut di atas lebih terkonsentrasi di pulau Jawa. Itu artinya bahwa pada kondisi tertentu seperti penerapan otonomi daerah ini, pulau Jawa akan penuh sesak oleh pencari kerja yang kembali ke daerah asalnya karena merasa memiliki pengakuan dan peluang di daerah asalnya. Maka pulau Jawa yang secara kuntitas/jumlah penduduk dan kualitas penduduk telah mendominasi akan semakin jauh mendominasi dan meninggalkan daerah lain. Jumlah penduduk jawa akan terus bertambah, kemudian berdampak pada pesatnya pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur perdagangan, pendidikan, hiburan dan transportasi. Sebaliknya daerah pelosok wilayah timur semisal Maluku Utara dengan kekayaan daerah yang terbatas, kuantitas dan kualitas penduduk (ketrampilan pragmatis) yang relatif sedikit akan kian tertinggal dengan daerah lain. Maka kondisi tersebut akan berdampak pada kian senjangnya kualitas dan kuantitas perkembangan antara daerah di Indonesia. Daerah yang kaya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia baik dalam kualitas maupun kuantitas akan semakin berkembang jauh meninggalkan daerah yang relatif miskin Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

 

B. Analisis Dampak Alokasi Peluang Kerja Di Era Otonomi Daerah dan Solusinya.

Mobilitas penduduk yang mengarah pada satu pola tertentu tentunya akan menegasikan pola-pola lain yang dapat saja memberi kontribusi positif. Pola pergerakan penduduk yang lahir dari akibat alokasi kesempatan kerja yang tidak berimbang di era otonomi daerah ini karena terkait dengan kondisi daerah yang berbeda-beda dan kemampuan memproduksi dan menyediakan lapangan kerja  tentunya akan melahirkan kesenjangan kondisi daerah yang pada akhrinya berakibat pada kecemburuan antar daerah, yang kemudian berlanjut pada kecemburuan etnis, suku, yang kemudian mengancam kesatuan bangsa (integrasi nasional). Ketika setiap orang terlepas dari pengidentifikasian orang lain dan dirinya dalam identitas yang sama dalam cakupan nasional-kebangsaan, maka orangpun akan terlepas dari identitas kebangasannya dan tergantikan oleh identitas kesukuannnya.

Peluang kerja memang terkait dengan kemampuan memperluas pasar kerja atau membuka pasar-pasar kerja baru dari waktu ke waktu. Namun ketika pasar kerja tersebut dialokasikan secara primordial kesukuan, maka tentunya akan menghambat perkembangan dunia kerja itu sendiri, sebab input dan output berputar dalam kuantitas dan kualitas yang relatif sama dari waktu-ke waktu dan bahkan seringkali berkurang, sebab individu atau kelompok yang merasa tidak memiliki ikatan kesukuan dengan tempat tersebut akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang luar (out group) yang tidak akan memiliki peluang yang baik untuk beraktifitas di tempat tersebut.

Menurut Magnun Suroto (1992) pasar kerja (employment job market) adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawarannya dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif di antara orang yang menjual tenaganya (perkerja) dengan pihak penguasa (pemberi kerja) yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Maka dari definisi tersebut dapat dianalisis bagaimana sebuah kebijakan pihak penguasa (pemberi kerja) ketika terinterpensi oleh arus keberpihakan pada putra daerah pada era otonomi daerah ini akan menghasilkan transaksi yang kurang produktif. Skill/keterampilan dan pendidikan berada pada urutan kedua setelah status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah). Dampak dari situasi tersebut adalah kepakuman perkembangan dunia kerja di daerah yang tertinggal dan perkembangan pesat dunia kerja di daerah yang telah lama maju dan memiliki sumber daya (SDM dan SDA) memadai.

Produk tenaga kerja yang lahir dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota seperti Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Lembaga Keterampilan dan sebagainya, tentunya membutuhkan penempatan yang sesuai dengan keahliannya, namun pergerakan mereka tentunya terpengaruh oleh peluang yang mampu mereka predikasi. Pada saat daerah lain yang membutuhkan banyak tenaga ahli mesin misalnya, namun di satu sisi pencari kerja putra daerah bukan tenaga ahli di bidang mesin maka akan melahirkan situasi dilematis, antara mengutamakan dan memperhatikan nasib putra daerah dengan prioritas profesionalitas kerja.

Demarkasi kedaerahan yang ditimbulkan oleh kebijakan penjaringan lapangan kerja daerah pada akhirnya harus kita akui akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesetaraan pembangunan/ perkembangan daerah-daerah di Indonesia, ,mengurangi intensitas komunikasi dan interaksi antar berbagai suku-budaya di tanah air. Dari kesenjangan keadaan/perkembangan daerah tersebut serta kritisnya komunikasi dan interaksi antar suku-budaya di tanah air pada akhirnya akan mengikis rasa toleransi dan perasaan kebersamaan antar lintas budaya / daerah. Sekali lagi dampak negatif yang timbul dari kompleksitas peluang kerja di era otonomi terhadap mobilitas penduduk akan berdampak pada lahirnya ekslusifisme kedaerahan (disintegrasi bangsa). Konflik dapat terjadi dalam suatu masyarakat tatkala terjadi kesenjangan yang terlampau mencolok dalam masyarakat tersebut. Dapat terjadi dalam masyarakat lintas daerah atau wilayah.

Guna mencegah kemungkinan dampak negatif tersebut di atas, maka perlu kiranya kebijakan pengalokasian pengisi lapangan kerja di daerah-daerah pada level non-elit daerah tidak menonjolkan penghargaan yang berlebihan terhadap status kedaerahan (dikotomi putra dareah-nonputra daerah) yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Namun prinsip profesionalitas tersebut bukan berarti meninggalkan dan mengabaikan perhatian daerah terhadap nasib putra daerah, sebab menegaskan profesionalisme bukan berarti kemudian menyingkirkan prioritas terhadap dua sisi yang memiliki tingkat kualitas yang sama. Artinya bila ada dua pencari kerja yang memiliki kualitas yang sama, maka status kedaerahan baru diperhitungkan. Kebijakan yang cukup berimbang tersebut dapat menetralisir dampak negatif dari mobilitas berpola tunggal tersebut di atas.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang dipaparkan di atas, maka didapatkan dua kesimpulan sebagai berikut:

  1. Status kedaerahan (putra daerah-nonputra daerah) melahirkan dikotomi tak berimbang dalam bursa penjaringan tenaga kerja di era otonomi daerah ini sehingga melahirkan semacam stratifikasi terkait dengan status pengakuan. Non putra daerah akan menjadi kelas kedua, dan putra daerah akan menjadi kelas pertama (kompleksitas superioritas dan imperioritas). Dampak lanjutan dari kondisi tersebut di atas, bahwa kelas yang merasa teralokasi sebagai kelas imperior atau kelas kedua akan mencari pengakuan untuk mengatasi rasa imperiornya ke daerah lain yang tentunya ke daerah sendiri atau daerah asal. Maka mobilitas penduduk menjadi pilihan dan alternatif yang tak terhindarkan dari kasus tersebut di atas.

2.      Guna menetralisir dampak negatif dari moblitias penduduk yang lahir dari kompleksitas peluang kerja di era otonomi daerah ini, maka perlu kiranya kebijakan pengalokasian kesempatan kerja di daerah-daerah pada level non-elit daerah tidak menonjolkan penghargaan yang berlebihan terhadap status kedaerahan (dikotomi putra dareah-nonputra daerah) yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Namun prinsip profesionalitas tersebut bukan berarti meninggalkan dan mengabaikan perhatian daerah terhadap nasib putra daerah, sebab menegaskan profesionalisme bukan berarti kemudian menyingkirkan prioritas terhadap dua sisi yang memiliki tingkat kualitas yang sama. Artinya bila ada dua pencari kerja yang memiliki kualitas yang sama, maka status kedaerhan baru diperhitungkan. Kebijakan yang cukup berimbang tersebut dapat menetralisir dampak negatif dari mobilitas berpola tunggal tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Susanto, Astrid, S., 1984, Sosiologi Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta.

Sosiologi Suatu Pengantar

 

Munir, Rozy, Dasar-Dasar Demografi, LD FE-UI, Jakarta.

 

Soekanto, Suryono, 2002, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

 

Suroto, 1992, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Gajah Mada University Press, Yogyarakat.

 

 

 


[1] Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dardi suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi /batas bagian dari suatu negara. Munir Rozy, 1984, Dasar-Dasar Demografi, LD FE UI, Jakarta.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.